Reportase

TAPUNG – Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar aktif berpartisipasi dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) tahun 2026. Fokus pada Zona Tapung yang meliputi Kecamatan Tapung, Tapung Hulu, dan Tapung Hilir, kegiatan ini dipusatkan di Kecamatan Tapung pada Selasa (27/1/2026).

Acara secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kampar, Misharti. Hadir mewakli Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang P2P Elfian, SKM, M.Kes, beserta Tim Sarana Prasarana Kesehatan, Tim Data Informasi dan Humas, serta seluruh Kepala Puskesmas di wilayah Tapung Tapung Hulu dan Tapung Hilir.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Misharti mengapresiasi capaian sektor kesehatan, khususnya keberhasilan program Universal Health Coverage (UHC).

"Program UHC telah menjangkau 907.028 penerima manfaat pada tahun 2025 sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Saat ini, 31 Puskesmas di Kampar telah menyiagakan layanan UGD 24 jam. Secara khusus. Selain itu, Puskesmas Muara Uwai dan Kuntu juga siap beroperasi dengan dukungan unit ambulans baru," tegas Wabup.

Perencanaan Berbasis Skala Prioritas

Musrenbangcam ini menjadi wadah krusial dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Mengingat visi RPJMD 2025-2029 adalah mewujudkan Kampar yang Maju, Agamis, Berbudaya, dan Berdaya Saing, pemerintah menekankan pentingnya skala prioritas dalam penggunaan anggaran.

Wabup menjelaskan bahwa pembangunan daerah akan ditopang oleh empat pilar sumber dana, yakni optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dukungan APBD Provinsi, kucuran APBN untuk proyek strategis, serta pemanfaatan dana CSR untuk program produktif.

Aspirasi Bidang Kesehatan dari Zona Tapung

Dalam sesi penyerapan aspirasi, masyarakat di tiga kecamatan (Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir) menitikberatkan kebutuhan pada penguatan infrastruktur kesehatan, di antaranya: Pembangunan unit Puskesmas baru, Rehabilitasi bangunan Pustu, Pembangunan pagar pengamanan fasilitas kesehatan, Pembangunan rumah medis bagi tenaga kesehatan, Peningkatan status Puskesmas Tanah Tinggi menjadi Puskesmas Rawat Inap, Pemenuhan Sarana Prasarana (Sarpras) serta alat kesehatan (Alkes) untuk Puskesmas dan Pustu.

Menyikapi usulan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar bergerak cepat melakukan sinkronisasi data agar aspirasi masyarakat Zona Tapung masuk dalam skala prioritas pembangunan. Langkah ini menjadi wujud nyata dalam mempercepat pemerataan akses layanan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kampar, khususnya di wilayah Tapung Raya.

Menutup sambutannya, Wakil Bupati berpesan agar forum strategis ini dimanfaatkan secara optimal sebagai jembatan aspirasi. Hal ini krusial guna memastikan program pembangunan di tingkat desa benar-benar menyentuh aspek fundamental, sehingga upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkelanjutan dapat terealisasi di seluruh sektor.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Sunardi DS, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Daerah dalam mengakselerasi pembangunan. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia harus berjalan beriringan, termasuk memberikan prioritas pada sektor kesehatan sebagai pilar utama kemajuan Kabupaten Kampar di masa depan,

Selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dr. Asmara Fitrah Abadi, MM yang diwakili oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Elfian, SKM, M.Kes, menegaskan bahwa kehadiran tim teknis Dinkes dalam Musrenbang ini adalah untuk memastikan setiap usulan masyarakat terakomodasi secara sistematis dalam perencanaan tahun mendatang.

"Kehadiran Tim Dinas Kesehatan di sini adalah untuk mengawal langsung aspirasi masyarakat Zona Tapung. Dinas Kesehatan berkomitmen bahwa setiap usulan, mulai dari rehabilitasi Pustu hingga peningkatan status Puskesmas menjadi Rawat Inap, akan dikaji secara mendalam berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan riil di lapangan," ungkap Elfian.

Beliau juga menambahkan bahwa penguatan layanan kesehatan primer melalui skema ILP akan menjadi fokus utama. "Langkah ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya sistematis untuk mendekatkan akses layanan kesehatan yang lebih berkualitas, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat desa," pungkasnya.

 (Tim Kerja Data Informasi dan Humas / syams)