Monev Triwulan III, Dinkes Kampar Perkuat Kinerja Puskesmas dan Pastikan Dampak Program Kesehatan

KAMPAR, 8 Oktober 2026 — Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Triwulan III Tahun 2026 di Aula Stanum Bangkinang, Kamis (8/10/2026). Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian program, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta merumuskan langkah perbaikan pelayanan kesehatan di seluruh Puskesmas se-Kabupaten Kampar.

Monev diikuti 56 peserta dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar yang terdiri atas unsur pejabat struktural, pejabat fungsional, ketua tim, kasubbag, kepala laboratorium dan kepala instalasi farmasi kesehatan, serta 33 Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kampar.

  

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, dr. Zulhendra Das'at, M.H.Kes. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi harus dilihat dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Karena itu, setiap data program yang disampaikan harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan, sehingga tidak boleh terdapat data yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Di sisi lain, setiap inovasi pelayanan juga didorong untuk terus dikembangkan, terutama seiring dengan semakin kuatnya pemanfaatan sistem digital.

Dalam arahannya, Kadiskes dr. Zulhendra juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarbidang, lintas program maupun lintas sektor. Evaluasi harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperbaiki kinerja, bukan sebagai ruang untuk saling menyalahkan.

Hal tersebut menjadi semakin penting di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Seluruh jajaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas didorong untuk bekerja secara efektif, efisien dan tetap kreatif dalam menjalankan program pelayanan kesehatan.

 

Puskesmas Diminta Lebih Responsif

Dalam Monev tersebut, Kepala Dinas Kesehatan meminta Puskesmas meningkatkan respons terhadap berbagai persoalan yang terjadi di wilayah kerja masing-masing. Setiap laporan, khususnya yang berkaitan dengan program pemerintah dan pelayanan langsung kepada masyarakat, harus segera ditindaklanjuti.

Selain responsivitas pelayanan, perhatian juga diberikan terhadap peningkatan disiplin pegawai, kebersihan, tata ruang dan kerapian lingkungan Puskesmas. Puskesmas juga diminta memperbarui media informasi seperti spanduk terkait program-program yang sedang menjadi prioritas pemerintah.

Dari sisi tata kelola, pengelolaan keuangan Puskesmas harus dilaksanakan sesuai standar dan regulasi. Hubungan kerja yang harmonis, kolaborasi serta kekompakan antarpegawai juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelayanan kesehatan.

 

IKM di Atas 80 Persen, Pelaksanaan SKM Diminta Berkelanjutan

Pada pembahasan Sekretariat Dinas Kesehatan, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah berada di atas 80 persen dan masuk kategori baik. Namun, capaian tersebut diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkelanjutan, dengan target bulanan yang jelas.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, dr. Rita Anggraini, MH, turut menekankan agar nilai IKM yang telah dicapai dapat terus meningkat. Pelaksanaan SKM tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kelengkapan administrasi, tetapi harus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mengukur dan memperbaiki kualitas pelayanan.

Kepala Dinas Kesehatan juga mengingatkan agar anggaran yang tersedia dapat direalisasikan sesuai perencanaan dan tidak berujung pada SILPA. Kepala Puskesmas diminta meningkatkan pengawasan terhadap disiplin dan kinerja staf secara adil dan proporsional.

 

Kualitas Air dan Higiene MBG Jadi Perhatian

Pada pembahasan Labkesmas, salah satu kendala yang dihadapi adalah kerusakan peralatan yang menyebabkan kegiatan pemeriksaan sampel sempat terhenti. Labkesmas mengharapkan dukungan Dinas Kesehatan berupa pembinaan teknis dan dukungan logistik.

Meski demikian, pemeriksaan tetap diarahkan pada sejumlah aspek penting, antara lain pemeriksaan air bersih, kualitas air depot air minum, serta pemeriksaan makanan untuk mengetahui kandungan kimia maupun potensi pencemaran.

Salah satu catatan penting dalam evaluasi tersebut adalah cakupan pemeriksaan depot air minum yang masih rendah. Dari 306 depot air minum yang tercatat di wilayah kerja Kabupaten Kampar, baru sekitar 38 depot atau 12 persen yang telah diperiksa kualitas airnya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam upaya pengawasan kesehatan lingkungan. Kepala Dinas Kesehatan meminta Kepala Puskesmas turut memantau dan mengawasi aspek higiene dan sanitasi pada dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

 

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan kondisi yang tidak memenuhi persyaratan higiene, hasil pemeriksaan dan pengawasan harus disampaikan melalui laporan. Sementara itu, fasilitas yang tidak memenuhi standar dapat diberikan rekomendasi dan teguran sesuai ketentuan, termasuk kemungkinan pencabutan SLHS apabila persyaratan tidak dipenuhi.

 

Pelayanan Kesehatan dan JKN Turut Dievaluasi

Pada bidang pelayanan kesehatan, pembahasan mencakup data bayi baru lahir, pemanfaatan JKN, pembiayaan serta Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) Puskesmas.

Sejumlah persoalan yang masih ditemukan antara lain terdapat Puskesmas yang belum mencapai capaian 100 persen, dua Puskesmas yang belum berstatus BLUD, serta pemanfaatan retribusi yang belum terealisasi.

Kepala Dinas Kesehatan juga menekankan pemenuhan target kontak komunikasi peserta JKN serta kesinambungan kunjungan Prolanis. Dalam pembahasan rujukan, Dinkes juga mendorong adanya pengkajian kembali terkait rumah sakit rujukan agar pelayanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta BPJS.

 

CKG dan Kesehatan Jiwa Jadi Fokus Percepatan

Pada bidang kesehatan masyarakat, berbagai program turut dievaluasi, mulai dari promosi kesehatan, PHBS, kesehatan olahraga, kesehatan kerja, pelayanan lansia hingga kesehatan jiwa.

Untuk program kesehatan jiwa, Puskesmas diminta tidak hanya mengejar capaian angka, tetapi juga mengidentifikasi penyebab apabila terjadi peningkatan kasus ODGJ di suatu wilayah.

Sementara itu, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu fokus yang perlu dipercepat. Dalam pemaparan tercatat capaian CKG Kampar pada sistem mencapai 100 persen, sedangkan data riil berada pada 56 persen. Puskesmas Kubang Jaya tercatat sebagai Puskesmas dengan capaian CKG tertinggi.

Berdasarkan kelompok usia, capaian CKG bayi baru lahir berada pada 53 persen dari target 70 persen, balita 42 persen dari target 50 persen, usia sekolah 70 persen dari target 35 persen, dewasa 34 persen dari target 45 persen, serta lansia 42 persen dari target 45 persen.

Dinkes mendorong percepatan capaian hingga Desember, sekaligus memastikan hasil pemeriksaan yang tidak normal mendapatkan tata laksana sesuai ketentuan.

 

P2P Soroti ISPA dan Pengendalian Penyakit

Pada bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) yang dipimpin Elfian, SKM., M.Kes., evaluasi mencakup kesehatan lingkungan, penyakit menular, surveilans, penyakit tidak menular dan imunisasi.

Dalam aspek kesehatan lingkungan, Dinkes menargetkan 18 desa dapat mencapai Open Defecation Free (ODF) dalam tiga bulan ke depan.

Sementara pada program pencegahan dan pengendalian penyakit menular, evaluasi menunjukkan masih adanya kesenjangan antara capaian ANC K1 dengan skrining HIV-sifilis di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan. Dinkes mendorong pemetaan fasilitas dengan capaian rendah, penetapan target mingguan, serta integrasi tes HIV-sifilis pada kunjungan ANC.

Pada aspek surveilans, wilayah kerja Tambang tercatat sebagai wilayah dengan kasus terdampak karhutla terbanyak, sementara ISPA menjadi kasus kesehatan yang paling banyak ditemukan.

Untuk penyakit tidak menular, capaian SPM Kabupaten Kampar Triwulan III tercatat 77 persen untuk hipertensi, 115 persen untuk diabetes melitus dan 63,2 persen untuk usia produktif.

Namun, cakupan tata laksana hipertensi, diabetes melitus dan dislipidemia masih belum optimal, yakni di bawah satu persen. Karena itu, Puskesmas diminta memastikan pasien yang terdeteksi mendapatkan tata laksana sesuai standar, mengoptimalkan pencatatan pada ASIK serta melakukan monitoring secara rutin.

 

Imunisasi Diperkuat, Kasus Campak Jadi Perhatian

Program imunisasi juga menjadi bagian penting dalam evaluasi. Dinkes Kampar terus mendorong imunisasi rutin, imunisasi kejar dan penanganan zero dose, termasuk imunisasi dasar lengkap, imunisasi baduta, antigen baru PCV dan RV, imunisasi WUS serta BIAS.

Dalam evaluasi kasus PD3I dan KIPI periode Januari hingga September, Puskesmas diminta memantapkan SOP. Khusus kasus campak, wilayah Kubang Jaya dan Tambang menjadi perhatian karena tercatat sebagai wilayah dengan kasus terbanyak. Selain itu, dalam notulen tercatat tujuh kasus pertusis.

 

Perkuat Ketepatan Data sebagai Dasar Kebijakan

Seluruh hasil evaluasi tersebut bermuara pada satu hal penting, yakni perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan program dan ketepatan data.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, dr. Rita Anggraini, MH, menegaskan bahwa setiap data yang dientri harus dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut menjadi dasar dalam penentuan alokasi anggaran pemerintah pusat, pengambilan kebijakan, hingga kebutuhan penelitian.

Sementara itu, dalam pembahasan P2P, Elfian, SKM., M.Kes., juga menekankan agar pelaksanaan tracing TB yang melibatkan kader benar-benar diarahkan kepada sasaran yang sesuai, khususnya masyarakat yang masuk kategori suspek TB.

Kabid Kesprimkom Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Poppy Ramadhini, SKM., M.Si., meminta agar semua pihak bekerjasama untuk meningkatkan capaian dan kwalitas pelayan dan program dibidang Kesprimkom.

Menutup kegiatan, dr. Zulhendra meminta seluruh jajaran melaksanakan program dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dengan dukungan sarana, prasarana dan anggaran yang tersedia, setiap program diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Monev Triwulan III ini diharapkan menjadi pijakan bersama bagi Dinas Kesehatan dan seluruh Puskesmas untuk memperbaiki kekurangan, memperkuat koordinasi, mempercepat capaian program, serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Kampar.