BANGKINANG – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, dr. Zulhendra Das’at, MH., secara resmi membuka kegiatan Pertemuan Sosialisasi dan Update Informasi Terkait Regulasi/Kebijakan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di Aula Stanum Resort, Bangkinang, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar ini diikuti sebanyak 170 peserta, terdiri atas 84 pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan klinik dan 86 pimpinan apotek se-Kabupaten Kampar. Pertemuan ini menjadi wadah untuk memperbarui informasi sekaligus meningkatkan pemahaman para pengelola fasilitas pelayanan kesehatan terhadap perkembangan regulasi perizinan berusaha di subsektor kesehatan.

 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, dr. Siti Valiani; Ketua Tim Mutu dan Akreditasi, Neti Irawati, SKM., MKM., serta Hendrawan, SKM., M.Si., dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Kegiatan ini juga melibatkan para pimpinan klinik dan apotek sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan dan pemenuhan persyaratan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pelaksanaan sosialisasi ini dilatarbelakangi oleh terbitnya sejumlah regulasi yang membawa perubahan dalam tata kelola perizinan berusaha di bidang kesehatan. Regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan.

Perubahan regulasi tersebut mencakup penyederhanaan alur perizinan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), penyesuaian kategori tingkat risiko usaha, pemenuhan dokumen perizinan, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketentuan terbaru menjadi penting bagi pengelola klinik dan apotek agar penyelenggaraan usaha dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dalam sambutannya, dr. Zulhendra Das’at menekankan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Kesehatan dan DPM-PTSP untuk terus mendorong penyederhanaan serta integrasi proses perizinan di subsektor kesehatan. Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan transformasi pelayanan publik yang mengedepankan kemudahan proses administrasi, kepastian hukum, transparansi, dan pemanfaatan teknologi digital.

Digitalisasi layanan perizinan di bidang kesehatan diharapkan dapat mempermudah pengelola fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengurus persyaratan perizinan. Berdasarkan mekanisme yang dijelaskan dalam sambutan Kepala Dinas, dokumen persyaratan yang telah lengkap dapat diunggah untuk selanjutnya diverifikasi oleh tim Dinas Kesehatan dan DPM-PTSP. Setelah proses verifikasi, tahapan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan sebelum penerbitan dokumen perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain mendorong kemudahan perizinan, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap pengawasan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan. Penguatan pengawasan diperlukan untuk memastikan klinik dan apotek memenuhi ketentuan yang berlaku serta menjaga mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan juga mengajak para pelaku usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Kampar, membuka lapangan pekerjaan, dan berkontribusi dalam mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudahan perizinan diharapkan dapat mendukung perkembangan usaha di bidang kesehatan tanpa mengabaikan aspek mutu, kepatuhan, dan pengawasan.

Pertemuan ini turut membahas sejumlah materi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan dan pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan. Hendrawan, SKM., M.Si., dari DPM-PTSP menyampaikan materi mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor kesehatan dan pengawasannya.

Selanjutnya, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, dr. Siti Valiani, menyampaikan materi tentang mutu fasilitas pelayanan kesehatan dan Indikator Nasional Mutu. Materi pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian dan penerapan pelaporan SIPNAP (Sistem Informasi Pelaporan Penggunaan Sediaan Jadi Narkotika dan Psikotropika Nasional) disampaikan oleh Ns. Aminul, S.Kep., MM. Sementara itu, Rini Andriani, SKM., MKM., membahas evaluasi Satu Sehat SISDMK di fasilitas pelayanan kesehatan.

Materi-materi tersebut mencakup aspek perizinan, pengawasan, mutu pelayanan, pelaporan kefarmasian, serta evaluasi sistem informasi sumber daya manusia kesehatan. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman pengelola fasilitas pelayanan kesehatan terhadap berbagai kewajiban yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan kesehatan.

Berdasarkan laporan ketua panitia, terdapat 236 fasilitas yang tercatat dalam sistem digital perizinan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, terdiri atas dua klinik utama, 82 klinik pratama, dan 152 apotek. Data tersebut menunjukkan besarnya cakupan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan kesehatan di Kabupaten Kampar dan pentingnya penyampaian informasi regulasi secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, para pimpinan klinik dan apotek diharapkan dapat memahami kebijakan perizinan terbaru, memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, serta meningkatkan perhatian terhadap aspek pengawasan dan mutu pelayanan. Pemahaman yang baik mengenai regulasi diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan yang tertib, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar terus mendorong sinergi dengan DPM-PTSP dan para pengelola fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Upaya ini diharapkan turut berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kampar, sejalan dengan semangat Kampar di Hati.