BANGKINANG – Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk mengevaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sekaligus menghimpun masukan masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan yang berlangsung Selasa (10/11/2026) ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga swadaya masyarakat (LSM), insan pers, organisasi profesi kesehatan, PKK, Kepala Desa dan unsur lainnya.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, dr. Rita Anggraini, MH, yang juga menjadi narasumber utama. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan alur pelayanan publik serta mekanisme perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan.
Ia menegaskan pentingnya tata kelola pelayanan dan perizinan yang transparan, akuntabel, memiliki kepastian hukum, serta terhindar dari praktik maladministrasi.
Selain itu, dr. Rita memaparkan evaluasi capaian 12 indikator SPM Bidang Kesehatan hingga Triwulan III Tahun 2026. Sejumlah indikator menunjukkan hasil positif, bahkan melampaui target. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus tercatat mencapai 115 persen, pelayanan kesehatan lanjut usia (lansia) mencapai 83 persen dari target 75 persen, sementara penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mencapai 103 persen.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah indikator yang membutuhkan perhatian dan percepatan, di antaranya penyelesaian kunjungan antenatal ibu hamil dari K1 hingga K6, persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, penemuan terduga tuberkulosis (TBC), serta cakupan skrining HIV.
Dalam kesempatan tersebut, turut dibahas pemanfaatan Pangan Keperluan Medis Khusus (PKMK) sebagai salah satu intervensi untuk mempercepat penurunan stunting pada balita dengan kondisi medis tertentu. Penguatan kesiapsiagaan klaster kesehatan dalam menghadapi tanggap darurat bencana, khususnya di wilayah rawan Kabupaten Kampar, juga menjadi perhatian.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari peserta. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, dr. Zulhendra Das’at, MH, langsung yang memberikan tanggapan, klarifikasi, dan solusi terhadap sejumlah persoalan yang disampaikan.
Beberapa persoalan yang mengemuka meliputi pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan, kelengkapan sarana pelayanan kesehatan di desa, hingga jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Sepakati 10 Rekomendasi Perbaikan Pelayanan
Sebagai tindak lanjut hasil diskusi, forum menyepakati 10 rekomendasi yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh perwakilan peserta. Kesepakatan tersebut mencakup berbagai persoalan pelayanan kesehatan beserta usulan perbaikan dan target penyelesaiannya.
Pertama, terkait masih ditemukannya tenaga kesehatan yang menjalankan praktik mandiri tanpa izin, forum merekomendasikan pengawasan terpadu oleh Dinas Kesehatan, organisasi profesi, serta pelibatan aktif masyarakat. Rekomendasi ini ditargetkan terlaksana dalam waktu tiga bulan.
Kedua, menyikapi kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan di sejumlah wilayah Kabupaten Kampar, diperlukan pengusulan penambahan formasi serta pemerataan distribusi tenaga kesehatan ke wilayah prioritas dengan target satu tahun.
Ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah sulit atau terpencil, forum mengusulkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau insentif khusus kepada pemerintah daerah. Usulan ini ditargetkan pada tahun 2027.
Keempat, terkait ketersediaan obat di desa yang perencanaannya dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan pola penyakit masyarakat, puskesmas diminta menyusun perencanaan obat berdasarkan pola penyakit riil. Dinas Kesehatan juga akan menyampaikan surat resmi kepada seluruh puskesmas dengan target tindak lanjut satu minggu.
Kelima, mengenai usulan rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu), forum menekankan pentingnya kejelasan status dan legalitas aset bangunan maupun tanah. Pustu milik desa diwajibkan memiliki surat resmi kepemilikan sebagai salah satu syarat rehabilitasi, dengan pelaksanaan menyesuaikan usulan dan ketersediaan anggaran.
Keenam, untuk mengoptimalkan program Keluarga Sehat, Tanggap, dan Tangguh Bencana, penguatan serta percepatan program akan difokuskan di wilayah Kecamatan Gunung Sahilan pada tahun 2027.
Ketujuh, forum menilai sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) masih perlu ditingkatkan. Karena itu, direkomendasikan kampanye Germas yang lebih intensif dan terstruktur melalui aktivasi media serta penggunaan tagar Germas, dengan target pelaksanaan tahun 2027.
Kedelapan, terkait pembiayaan pasien penyakit katastropik dari kelompok desil di atas lima, forum merekomendasikan upaya penjaminan melalui Universal Health Coverage (UHC) secara per kasus dengan mekanisme verifikasi faktual di lapangan. Rekomendasi ini ditargetkan pada tahun 2026.
Kesembilan, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan FKP berikutnya, bahan paparan dan materi forum wajib dibagikan kepada seluruh peserta sebelum kegiatan dimulai.
Kesepuluh, terkait belum sinkronnya data sasaran riil dengan data agregat kependudukan, forum merekomendasikan penyelarasan dan sinkronisasi basis data sasaran pelayanan kesehatan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dengan target penyelesaian tiga bulan.
Melalui forum ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar berharap seluruh rekomendasi yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti secara terukur melalui koordinasi dan sinergi lintas sektor.
FKP tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat keterbukaan pelayanan publik sekaligus memastikan berbagai masukan dan kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari perbaikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kampar, sehingga terwujud pelayanan yang bermutu, merata, dan berkeadilan.
